Profil Singkat

LATAR BELAKANG

lppom2Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai fungsi utama melaksanakan sertifikasi halal. Kelahiran LPPOM MUI berangkat dari kesadaran bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya help with assignment berkaitan dengan perkembangan bidang teknologi pangan telah menyebabkan masalah kehalalan menjadi komplek sehingga tidak setiap orang muslim mampu mengetahuinya. Hal ini karena untuk mengetahuinya diperlukan pengetahuan websites that write papers yang memadai baik dari aspek teknologinya maupun kaidah-kaidah hukum syariat Islam.

Sebuah isu yang menggemparkan berkaitan dengan ini adalah isu lemak babi yang berangkat dari temuan ilmiah yang dilakukan Guru Besar Teknologi Pangan Universitas Brawijaya Malang dan mantan Ketua Umum LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur, Prof. Dr. Ir. Tri Susanto, M. App. Sc. (Alm.), yang mengungkapkan bahwa sekitar 34 item produk makanan terindikasikan mengandung lemak babi. Akibat isu ini masyarakat muslim menjadi ragu mengkonsumsi produk yang diduga mengandung lemak babi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan melalui beberapa pertemuan dan seminar akhirnya dibentuk LPPOM MUI tepatnya tanggal 6 Januari 1989.

Keberadaan LPPOM MUI dalam perjalanannya semakin memperlihatkan eksistensinya, baik secara de facto dan de jure. Secara de facto peran LPPOM MUI semakin dirasakan oleh konsumen muslim, demikian juga bagi produsen makanan dan minuman. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya produsen yang mengajukan sertifikasi halal. Secara de jure kedudukan LPPOM MUI semakin kuat, terutama dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan produsen untuk memastikan status kehalalan produknya apabila hendak mencantumkan label halal pada kemasannya. Hal ini memperkuat dan mempertegas ketentuan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Men.Kes/SK/VIII/1996 serta Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan.

Dengan eksistensi LPPOM MUI yang semakin kuat, ditambah wilayah kerja yang luas meliputi seluruh nusantara, menyebabkan tugas yang harus diemban LPPOM MUI makin hari semakin berat dan menuntut tanggung jawab yang semakin tinggi. Untuk mengantisipasi hal ini, telah dikembangkan LPPOM MUI Daerah yang salah satunya adalah LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur.

LPPOM MUI PROVINSI JAWA TIMUR

LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur semula bernama Lembaga Pengujian, Pemantauan, Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LP4OK) MUI Jawa Timur. Dibentuk pada tanggal 29 Juni 1995 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur No. 2630/MUI/JTM/95 tanggal 29 Juni 1995. Ketua Umum LP4OK MUI Jawa Timur yang pertama adalah Prof. Dr. Ir. H. Tri Susanto, M.App.Sc.

Pada tanggal 3 September 1995 nama LP4OK diubah menjadi LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan MUI No. 2635/Ch/MUI/JTM/1995 tanggal 3 September 1995 dengan ketuanya tetap Prof. Dr. Ir. H. Tri Susanto, M.App.Sc.

Untuk mendukung kerja LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur, melalui MUI Provinsi Jawa Timur telah dibuat kesepakatan kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, dan ITS Surabaya, tertanggal 27 November 2001. Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi sumberdaya manusia dan sumberdaya pendukung lain seperti fasilitas laboratorium.

Dalam upaya pengawasan dan pengendalian produk berlabel halal, LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur juga menjalin kerjasama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya melalui nota kesepakatan bersama No. KS.02.885.1158/No.04/LPPOM MUI/JTM/S.Kep/III/04 tertanggal 31 Maret 2004. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan agar konsumen muslim terlindungi dari adanya pencantuman tulisan halal yang tidak melalui prosedur yang benar.

[]