Prosedur Sertifikasi

Prosedur Sertifikasi Halal.pdf (594 kb)

JENIS PRODUSEN

Produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Industri Pengolahan

  • Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang sama
  • Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan
  • Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal

B. Restoran dan Katering

  • Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.
  • Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.

C. Rumah Potong Hewan

  • Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama

PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL

  1. Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan
  2. Formulir yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI Jawa Timur untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.
  3. Jika sudah lengkap biaya akan ditentukan dan perusahaan akan menerima pemberitahuan biaya Sertifikasi Halal. Biaya tersebut diluar akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor LPPOM MUI Jawa Timur. Akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor ditanggung oleh perusahaan.
  4. Setelah pembayaran biaya Sertifikasi Halal, LPPOM MUI Jawa Timur akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI Jawa Timur akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
  5. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Gabungan Komisi Fatwa dan Auditor LPPOM MUI Jatim.
  6. Sidang Komisi Fatwa MUI ini dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal melalui Memo Sidang Komisi Fatwa MUI dan Auditor LPPOM MUI Jawa Timur.
  7. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
  8. Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
  9. Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.

Alur proses sertifikasi halal sebagaimana diagram di bawah ini:

prosedur halal

TATA CARA PEMERIKSAAN (AUDIT)

Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:

  1. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).
  2. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.
  3. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet.
  4. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
    Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.

MASA BERLAKU SERTIFIKAT HALAL

Sertifikat Halal hanya berlaku selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.

SISTEM PENGAWASAN

  1. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal
  2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.
  3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI Jawa Timur

PROSEDUR PENAMBAHAN PRODUK BARU

  1. Perusahaan harus membuat surat pengajuan penambahan produk baru dengan melampirkan daftar produk baru yang akan diajukan, diagram alir proses produksi, dokumen pendukung, daftar bahan dan matriks bahan yang digunakan pada produk baru tersebut
  2. Jika produk yang diajukan adalah jenis produk yang berbeda dengan produk yang telah bersertifikat halal, maka perusahaan harus mengisi formulir yang disediakan (sama dengan formulir pengajuan Sertifikasi Halal)
  3. Selanjutnya prosedur seperti pada pengajuan Sertifikasi Halal yaitu, penentuan biaya, pembayaran, audit/pemeriksaan, sidang Komisi Fatwa MUI dan Auditor LPPOM MUI Jawa Timur.
  4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.

PROSEDUR PERPANJANGAN SERTIFIKAT HALAL

  1. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi formulir yang disediakan.
  2. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
  3. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru.
  4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
  5. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas.

LABELISASI HALAL

Ijin pencantuman label halal dikeluarkan oleh BPOM/BBPOM/Dinkes berdasarkan Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh MUI

Contoh label halal:

logohalalmui2

[]